Pinjaman Modal Usaha dari Pemerintah Tanpa Jaminan

Pinjaman modal usaha dari pemerintah tanpa jaminan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan dari pemerintah untuk pengusaha di Indonesia agar bisa mendapatkan tambahan modal usaha dengan mudah.

Pinjaman Modal Usaha dari Pemerintah Tanpa Jaminan, Mudah dan Cepat!

Mendapatkan pinjaman untuk modal usaha memang bukanlah sesuatu hal yang mudah dilakukan. Tak jarang, Anda akan dikenai bunga yang tinggi atau harus memerlukan suatu jaminan untuk dapat mendapatkan pinjaman modal usaha tersebut.

Kabar baiknya, kini pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat di Indonesia yang ingin membangun usahanya sendiri namun tidak memiliki banyak biaya untuk memulainya.

Kemudahan tersebut berupa pinjaman modal usaha dari pemerintah tanpa jaminan, sehingga hal tersebut dapat semakin mempermudah para pelaku usaha untuk mendapat tambahan modal dengan cepat.

Kabarnya, pinjaman modal usaha dari pemerintah tanpa jaminan ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan pinjaman hingga Rp 50 juta. Demi melancarkan program pinjaman modal usaha tanpa jaminan, pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia, baik swasta ataupun milik pemerintah.

Salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk mendukung para pengusaha mikro agar bisa mendapatkan tambahan modal bagi usahanya. Jika Anda ingin mendapatkan pinjaman dari pemerintah tanpa jaminan ini, tentu Anda harus memiliki sebuah usaha yang sedang berjalan.

Namun, terdapat syarat serta ketentuan yang berlaku untuk bisa mendapatkan pinjaman modal usaha dari pemerintah tanpa jaminan.

1. Harus berkebangsaan Indonesia atau WNI.
2. Ketentuan usia minimal berusia 21 tahun atau orang yang sudah menikah.
3. Telah memiliki usaha yang sedang berjalan minimal usaha telah berjalan selama 6 bulan.

Selain itu, Anda juga harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang nantinya akan dibutuhkan untuk melakukan pengajuan pinjaman modal usaha. Berikut ini dokumen yang harus disiapkan agar bisa mendapatkan pinjaman modal usaha dari pemerintah tanpa jaminan.

1. Diwajibkan untuk membawa fotokopi KTP nasabah dan pasangan.
2. Membawa fotokopi KK atau Kartu Keluarga / akta nikah apabila sudah menikah.
3. Membawa dokumen legalitas usaha yang dimiliki oleh nasabah.

Perubahan Kebijakan KUR Tahun 2022

Peranan strategis UMKM dalam perekonomian nasional dari total unit usaha UMKM telah tercatat sebesar 9,9% dari total unit usaha kontribusi penyerapan tenaga kerja UMKM sebesar 96,% dari total unit usaha dan kontribusi penyerapan tenaga kerja di UMKM yang sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja serta kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,34%

Salah satu tujuan diadakannya program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengembangan UMKM adalah agar bisa meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada layanan keuangan formal dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat. KUR ini untuk pertama kalinya telah dirilis pada November 2007 lalu.

Dalam rangka mempercepat pengembangan UMKM, pemerintah akhirnya menerbitkan RUU Cipta Lapangan Kerja dan Komite Kebijakaan Pembiayaan untuk UMKM yang diketuai oleh Meneteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Untuk menghasilkan program yang lebih pro kerakyatan, maka pemerintah memutuskan untuk melakukan beberapa perubahan terkait kebijakan KUR. Berikut ini merupakan perubahan-perubahan yang telah dilakukan serta ditetapkan :

1. Suku bunga akan diturunkan dari 7% menjadi 6% sehingga tidak akan membebankan masyarakat.
2. Adanya peningkatan total plafon KUR dari Rp 140 triliun menjadi Rp 190 triliun pada tahun 2022 dan akan ditingkatkan kembali secara bertahap pada tahun 2024 mendatang hingga mencapai Rp 325 triliun.
3. Terdapat pula peningkatan plafon KUR mikro dari Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta per debitur.

Adanya keputusan terkait perubahan-perubahan tersebut telah disepakati dalam forum Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM yang dilakukan secara langsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 lalu.

Perubahan lainnya juga terjadi pada total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor perdagangan dari Rp 100 juta menjadi Rp 200 juta. Sementara, untuk akumulasi plafon KUR Mikro pada sektor produksi tidak dibatasi.

Semenjak presiden Jokowi memerintah pada tahun 2015 lalu, terdapat perubahan yang signifikan terkait kebijakan KUR dengan perkembangan total realisasi akumulasi penyaluran KUR dari bulan Agustus 2015 hingga 30 September 2019 lalu mencapai Rp 449,6 triliun dengan Outstanding sebesar Rp 158,1 triliun dan NPL yang masih tetap di tingkat 1,23%.

Tentunya dengan adanya pinjaman modal usaha dari pemerintah tanpa jaminan, manfaat adanya KUR ini sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan melalui adanya peningkatan skala ekonomi usahanya.

Hal tersebut dapat terlihat dengan jelas pada komposisi penyaluran KUR Mikro yang mencapai 64,6%, KUR kecil mencapai 35% dan KUR TKI mencapai 0,4%.

Alasan terjadinya beberapa perubahan tersebut adalah pemerintah ingin meningkatna serta memperluas akses KUR, maka dari itu pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan total plafon KUR secara bertahap.

Dalam rangka menyesuaikan kebutuhan modal bagi UMKM yang semakin meningkat akibat adanya laju inflasi dan peningkatan produktivitas, maka dari it pemerintah meningkatkan plafon KUR Mikro yang semula hanya sebesar Rp 25 jutaper debitur, sekarang menjadi Rp 50 juta per debitur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto juga menambahkan bahwa dalam rangka memperluas UMKM untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pembiayaan di sektor formal dengan suku bunga yang rendah, maka dari itu pemerintah melakukan perubahan terkait penurunan suku bunga yang semula 7% efektif per tahun, sekarang hanya sebesar 6% efektif per tahun dan sudah berlaku sejak 1 Januari 2020 lalu.

Tanya Jawab Seputar Pinjaman Modal Usaha Dari Pemerintah Tanpa Jaminan

Penutup

Pemerintah berharap dengan adanya perubahan-perubahan terkait kebijakan KUR tersebut sebagaimana diputuskan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM , nantinya akan dapat mendorong adanya percepatan pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mengajukan pinjaman modal usaha dari pemerintah tanpa jaminan ini?